Kaltim.nalarnews.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Risiko terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024–2026. Agenda ini berlangsung di Ruang Rapat Propeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Senin (23/6/2025).
Kegiatan ini melibatkan lintas perangkat daerah, sebagai bentuk komitmen Pemprov Kaltim yang tidak hanya melaksanakan, namun juga terus mengawal keberhasilan pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan. Terutama terkait 2 (dua) Program Unggulan Pemprov Kaltim saat ini yaitu Gratispol dan Jospol.
Sebagai informasi, sebanyak 16 Kegiatan Unggulan Gratispol dan Jospol tersebut beserta arah kebijakannya diinternalisasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim dan RENSTRA PD 2025-2029.
Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, memimpin jalannya rapat dan menyampaikan akan pentingnya perencanaan yang tidak hanya ambisius. Namun juga realistis dan adaptif terhadap dinamika risiko yang mungkin terjadi.
“RPJMD sebagai peta jalan pembangunan daerah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Adanya mitigasi risiko menjadi kunci, agar setiap tahapan pembangunan berjalan efektif dan tidak keluar dari jalur dan tentunya terukur,” tuturnya.
Mitigasi Risiko: Pentingnya Pemetaan Potensi Kegagalan dan Respons Cepat
Untuk menyusun dan memetakan risiko terhadap pembangunan program-program unggulan Pemprov Kaltim, hadir dalam rapat koordinasi tersebut perangkat daerah terkait yang terlibat langsung dalam Gratispol dan Jospol. Diantaranya Dinas PUPR dan PERA Kaltim, Dinas Kesehatan Kaltim, Biro Kesra Kaltim, Diskominfo Kaltim, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, serta pihak lain.
Hadir pula secara khusus Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim Edy Suharto beserta jajaran, yang memberikan masukan strategis terkait pendekatan manajemen risiko yang dapat diterapkan dalam penyusunan RPJMD.
Edy menekankan, pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan integrasi sistem pengawasan dalam setiap tahapan pembangunan.
“Mitigasi risiko tidak hanya soal memetakan potensi kegagalan, tapi juga bagaimana kita menyiapkan respons yang cepat dan tepat. Ke depan, pembangunan daerah harus berbasis pada tata kelola yang bersih, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan,” terang Edy.
Ia juga menyampaikan, bahwa BPKP siap mendampingi Pemprov Kaltim dalam menyusun rencana aksi mitigasi risiko. Terutama pada program-program strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fokus utama Gratispol dan Jospol.
Dalam sesi diskusi, masing-masing perwakilan perangkat daerah menyampaikan capaian sementara, tantangan lapangan, dan potensi risiko yang telah diidentifikasi dalam pelaksanaan program unggulan.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan strategi pembangunan dengan prinsip mitigasi risiko yang konkret dan terukur. Guna memastikan keberlanjutan program unggulan dan percepatan pencapaiannya.
Rapat koordinasi ini pun menjadi wadah ruang dialog strategis untuk memetakan berbagai potensi hambatan yang bisa mengganggu pencapaian target RPJMD. Mulai dari aspek fiskal, perubahan regulasi, hingga dinamika sosial-politik yang bisa berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. (adv/diskominfokaltim/sef/pt)
