Nalarnews.id, Kutai Timur – Anjloknya harga jual tandan buah segar (TBS) di tengah mahalnya harga pupuk membuat Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kutai Timur gerak cepat. Terbaru, Selasa (26/5/2026), FPKS Kutai Timur (Kutim) menyuarakan secara langsung persoalan mereka dengan mendatangi Wakil Bupati (Wabup) Mahyunadi. Termasuk ke dinas perkebunan (Disbun) setempat.
Kepada Wabup Kutim Mahyunadi, FPKS menyampaikan sejumlah poin persoalan yang dihadapi para petani kelapa sawit saat ini. Antara lain, FPKS mengharapkan adanya perlindungan terhadap petani sawit swadaya, terutama dalam memastikan harga TBS.
Perihal itu, Mahyunadi yang menerima secara langsung FPKS di ruang kerjanya menyampaikan, jika dirinya akan berusaha untuk membantu mengawal aspirasi tersebut. Termasuk agar persoalan itu dapat dibahas dan dirapatkan dengan Disbun Provinsi Kaltim.
“Kami akan mencoba mengoordinasikan aspirasi teman-teman FPKS dengan Dinas Perkebunan Kaltim. Karena kewenangan ini salah satunya ada di pemerintah provinsi,” ucap pria yang karib disapa Unat ini usai pertemuan dengan FPKS.
Kepada Wabup Mahyunadi, FPKS berharap, melalui komunikasi dan sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan, stabilitas harga TBS di tingkat petani dapat kembali terjaga. Sehingga kesejahteraan petani sawit swadaya di Kutim tetap terlindungi.
“Melalui Bapak Mahyunadi, kami berharap persoalan ketidakstabilan harga TBS saat ini, terutama terkait adanya perbedaan harga antara yang ditetapkan Disbun Kaltim dan perusahaan dapat dicarikan solusi,” tutur Ketua FPKS Kutim, Nasruddin.
FPKS Kutim Minta Perlindungan ke Disbun Kaltim
Dalam kesempatan yang sama, Nasruddin bersama Sekretaris Jendral (Sekjen) dan Bendahara FPKS Kutim, Roma Manalu dan Yanto Widodo juga menyambangi Disbun Kutim untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap kondisi petani kelapa sawit swadaya, yang saat ini menghadapi penurunan harga tandan buah segar di tingkat petani,” jelasnya.
Kepada Kepala Disbun Kutim, FPKS menyampaikan sejumlah poin penting terkait keresahan petani sawit. Salah satunya mengenai anjloknya harga TBS di tingkat petani yang sebelumnya berada pada kisaran Rp3.500 per kilogram, namun turun menjadi sekitar Rp2.400 per kilogram.
Penurunan tersebut terjadi setelah adanya pidato Presiden RI Prabowo Subianto, terkait rencana pemerintah mengelola ekspor melalui satu pintu.
Selain itu, FPKS juga mengusulkan agar pihak pabrik kelapa sawit (PKS) tetap mematuhi ketetapan harga TBS yang telah ditetapkan oleh dinas perkebunan provinsi. FPKS menilai, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang diberlakukan pemerintah terkait perubahan tata kelola ekspor, sehingga PKS diharapkan tidak mengambil keputusan sepihak yang berdampak langsung terhadap petani.
“Kami ini, harga yang sebelumnya sudah ditetapkan Disbun Kaltim menjadi acuan PKS,” pintanya.
Nasruddin menegaskan, bahwa pihaknya mendukung program pemerintah terkait tata kelola ekspor sawit. Namun demikian, organisasi tersebut meminta agar PKS tetap membeli TBS petani sesuai ketetapan harga Disbun sampai terdapat dasar dan aturan yang jelas dari pemerintah pusat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Disbun Kutim Arief Nur Wahyuni menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan yang diberikan FPKS. Menurutnya, seluruh usulan itu akan dijadikan bahan pembahasan dalam rapat bersama Disbun Kaltim.
“Rencananya, kami akan membawa aspirasi teman-teman FPKS ini ke Disbun Kaltim. Rencananya, Jumat (29/5/2025), pekan ini, kami akan mengadakan pertemuan dengan Disbun Kaltim,” ungkapnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi02
