Kaltim.nalarnews.id, Samarinda – Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta, dalam menanggulangi permasalahan kehilangan dan pemborosan pangan di daerah. Keterlibatan ini dinilai krusial, mengingat kontribusi perusahaan terhadap rantai pasok pangan cukup besar.
“Instansi dan pelaku usaha perlu aktif menjadi bagian dari strategi penyelamatan pangan. Ini tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah,” ujar Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, saat ditemui di Samarinda, belum lama ini.
Menurutnya, konsep penyelamatan pangan melalui pengurangan food loss dan food waste tidak bisa berjalan optimal tanpa komitmen bersama. Food loss terjadi sebelum makanan sampai ke konsumen, seperti kerusakan saat panen atau distribusi. Sementara food waste merujuk pada makanan yang terbuang setelah sampai ke tangan konsumen, baik di rumah tangga maupun restoran.
Permasalahan ini menjadi sorotan, karena turut memperburuk persoalan sampah di Kaltim. Pada 2024, timbunan sampah di provinsi ini tercatat mencapai 626.452 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 39,85 persen yang tertangani, dan hanya 17,38 persen yang berhasil dikurangi. Sisanya masih berakhir di TPA atau mencemari lingkungan.
Yana menjelaskan, bahwa pengurangan food loss dan food waste merupakan salah satu langkah yang dapat diintegrasikan dalam pengelolaan limbah. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan, termasuk dalam aspek edukasi ke masyarakat.
“Edukasi tidak bisa disamaratakan. Harus ada pendekatan yang sesuai dengan kelompok usia, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa,” jelasnya.
Ia menegaskan, bahwa penguatan koordinasi antarinstansi, pelaku usaha, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan agar program penyelamatan pangan di Kaltim bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. (Adv/diskominfokaltim/yrk)
