Kaltim.nalarnews.id, Samarinda – Pemprov Kaltim tengah bersiap dalam proses pembangunan Sekolah Rakyat di daerah. Di Samarinda, yang menjadi salah satu lokasi awal program ini, ada tiga tempat sudah dipersiapkan sebagai lokasi rintisan, diantaranya SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, serta BPVP Kaltim.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak menyampaikan, persyaratan peserta Sekolah Rakyat adalah mereka yang tedaftar di data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).
Hal ini dilakukan untuk memastikan program ini tepat sasaran. Selain itu, proses penerimaan siswa juga diintegrasikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) .
“Tercantum dalam DTSEN jadi syarat wajib bagi peserta Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat. Di Kaltim, Dinsos Kaltim menegaskan hal itu jadi syarat mutlak perekerutan peserta,” tuturnya.
DTSEN merupakan sumber tunggal data sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap warga yang tercantum nomor induk kependudukannya dengan gabungan informasi terkait DTKS dan registrasi sosial ekonomi.
Langkah ini bertujuan agar layanan pendidikan benar-benar diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan kelompok rentan lainnya. Dengan begitu, pemerintah daerah memastikan bahwa peserta yang diterima adalah yang masuk kategori miskin ekstrem dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
“Sekolah Rakyat ditargetkan menampung hingga 1.000 siswa, dari SD hingga SMA,” ujarnya.
Pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan teknologi terkini, seperti Learning Management System (LMS), smartboard, dan laptop. Kurikulumnya menggabungkan standar akademik nasional dengan penguatan karakter. (adv/diskominfokaltim/dns)
