Kaltim.nalarnews.id, Samarinda – Ribuan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025). Aksi demonstrasi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa Shefrudin menegaskan, ada dua tuntutan yang pihaknya bawa dalam aksi ini. Pertama, mereka menolak undang-undang maupun aturan yang tidak pro dengan masyarakat, dan kami juga mempertegas agar isu KKN jangan sampai masih ada di Kalimantan Timur.
“Kami menolak regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat, termasuk rancangan RKUHP yang hingga kini masih menuai kontroversi,” serunya di depan Kantor DPRD Kalitm.
Ia mengungkapkan, tuntutan ini berasal dari keresahan hati masyarakat, dari petani hingga buruh. Sebab, meski sudah menjadi rahasia umum bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi dengan sumber daya alam melimpah, namun masih banyak masyarakat yang sengsara.
Untuk itu, massa menuntut agar anggota dewan yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat dapat menjadikan tuntutan ini sebagai atensi. Kemudian, menindaklanjutinya hingga ke pemerintah pusat.
Disamping itu, massa juga mengkiritisi tunjangan mewah pejabat yang dianggap tidak wajar di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan. Serta menuntut agar ada transparansi untuk menjadi pengawasan bersama.
“Inilah yang membuat kami turun ke jalan, untuk menjawab tantangan itu,” tegasnya. (*)
Editor: Redaksi02