Nalarnews.id, Samarinda – Di Kaltim, sosialisasi terkait Kurikulum Merdeka sudah dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Kaltim), Muhammad Kurniawan pun setuju bahwa kurikulum tersebut memberi kebebasan bagi siswa maupun pengajar.
“Siswa dan pengajar bisa bebas sesuai potensi masing-masing sekolah. Jadi mereka bisa berkreasi,” ujarnya.
Sebagai pengganti Kurikulum 2013, tentu Kurikulum Merdeka jadi hal yang baru bagi para siswa dan pengajar. Meski sudah ada sosialisasi, kebingungan juga pasti tak terhindarkan. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus menyosialisasikan Kurikulum Merdeka agar bisa terlaksana.
“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, ini bisa kami laksanakan. Memang kalau melihat geografis (Di Kaltim) daerahnya berjauhan. Misalnya seperti di Kubar dan Mahulu. Kurikulum ini kan ada keharusan mengisi aplikasi secara digital, ini jadi hambatan kami,” jelasnya lagi.
Mengakui adanya hambatan tersebut, Disdikbud Kaltim bakal mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang ada. Sebab digitalisasi sangat berkaitan erat dengan kurikulum teranyar itu. Sehingga penerapannya pun dilaksanakan perlahan.
Diketahui di Kaltim masih ada beberapa daerah yang belum ada akses untuk internet alias titik blank spot. Disdikbud Kaltim menyoroti hal itu dan berupaya mencari jalan keluar.
“Kami coba nanti untuk daerah-daerah yang susah jaringan, kami akan berkoordinasi dengan Diskominfo ya. Semoga di daerah-daerah itu bisa ada jaringan yang masuk,” beber Kurniawan.
Di Kurikulum Merdeka, penjurusan IPA, IPS, atau Bahasa sudah tak ada. Tapi diganti dengan peminatan di kelas 11 yang bakal disesuaikan dengan minat, bakat, dan potensi sekolah terkait. Kolaborasi dan aktualisasi dari hasil project peserta didik yang akan jadi kunci keberhasilan kurikulum itu. (fhj/adv/disdikbud)
