Nalarnews.id, Samarinda – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim sadar akan peningkatan layanan bagi masyarakat. Misalnya dengan pelayanan luring dan daring untuk mempermudah urusan.
Menurut Kepala DPMPTSP Kaltim, Puguh Harjanto mengungkapkan, pendekatan dari sisi pelayanan sangat dibutuhkan. Dari situ, masyarakat bisa lebih terperinci ketika menyampaikan keluhan atau kendalanya ke DPMPTSP.
Puguh berharap, dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pihaknya juga bisa memonitor realisasi investasi. Lalu, mencari tahu apakah ada kendala di lapangan dan berapa banyak penyerapan tenaga kerja di lokasi itu. Termasuk kerja sama investor asing dan UMKM.
Pihaknya juga tak ketinggalan dalam melakukan promosi soal peluang investasi. Hal itu demi menarik perhatian investor lokal dan asing. Dari situ, DPMPTSP Kaltim juga berupaya memfasilitasi informasi dan jalinan komunikasi dari situs web yang tersedia.
“Harapan kami, ke depan pengembangan seluruh aplikasi sistem DPMPTSP bisa menggunakan 1 akses di situs web. Jadi di situ nanti link-nya untuk urus izin dan lain-lain,” ujar Puguh.
Berkenaan dengan itu, DPMPTSP Kaltim juga sedang memproses kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim. Ditanya soal investasi, Puguh menyebut Malaysia sudah mulai tertarik dengan Kaltim. Tak sekadar karena IKN, namun juga di daerah penyangga lain. Jenis investasi yang diminati adalah properti perumahan.
“Nah ini cukup menarik dari sisi properti karena mereka menghitung pertumbuhan penduduk nantinya jika ada migrasi. Tentu di zona inti IKN untuk pekerja sudah terdesain. Tapi di sisi lain, di daerah penyangga juga akan tumbuh,” bebernya.
Namun di satu sisi Puguh juga sadar ada hambatan yang dialami investor sebelum berinvestasi di Kaltim. Salah satunya karena akses jalan atau transportasi. Dia memberi contoh, Berau adalah area yang menarik namun akses ke sana cukup jauh dengan jalur darat. Jika ingin menggunakan jalur udara, harga tiket pun sangat tinggi.
“Lewat jalur darat kalau estimasinya lebih dari 2 jam itu tidak efektif. Itu yang jadi keluhan rata-rata para investor,” beber Puguh.
Untuk mengatasi hal itu, Puguh menyebut pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan dari pihak lain juga harus ada. Pihaknya juga memohon perhatian dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai nanti terjadi diskualitas antara IKN dan Kaltim. IKN-nya maju, transportasinya canggih-canggih tapi Kaltim belum siap. Nah ini PR, kita harus bersiap,” tandasnya. (adv/DPMPTSPKaltim/fhj)
