Nalarnews.id, Samarinda – Hampir sepekan Gubernur Isran Noor berada di Brasil. Setidaknya sudah tiga kota dikunjungi. Brasilia, Cuiaba dan Alta Floresta di Provinsi Mato Grosso.
Jadwal Gubernur Isran pun terbilang padat. Menghadiri pertemuan dengan pejabat setempat, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta mengikuti sejumlah forum diskusi bersama pemerintah, swasta dan masyarakat lokal sekitar Hutan Amazon.
“Jadi, ini bukan sekadar mencari pendanaan untuk mendukung upaya penurunan emisi karbon, tapi tentang kontribusi Kalimantan Timur dan Indonesia untuk masa depan bumi,” kata Gubernur Isran Noor usai mengikuti Forum Diskusi Tiga Negara, Indonesia, Brasil dan Congo di Brasilia Palace Hotel, Selasa (2/5/2023).
Kegiatan pertama Gubernur Isran Noor yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni adalah South South Knowledge Exchange atau Pertukaran Pengetahuan Selatan Selatan.
Diskusi membahas berbagai upaya dalam program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di masing-masing negara.
“Kita belajar dan berbagi pengalaman dengan Pemerintah Brasil dan Pemerintah Congo,” ungkap Gubernur.
Dari Brasil dan Congo, Kaltim belajar bagaimana implementasi program penurunan emisi bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan masing-masing provinsi yang terlibat dalam program tersebut.
“Bagaimana Kaltim dan Indonesia bisa terus memberikan andil terhadap upaya penyelamatan dan masa depan bumi,” tegas Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu.
Sangat wajar bila Kaltim belajar ke Pemerintah Brasil dan Congo, karena kedua negara memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Brasil juga dikenal dengan hutan tropisnya yang sangat luas, yakni Hutan Amazon. Mereka juga memiliki komitmen tinggi dalam upaya penurunan emisi karbon dan telah lama mendapat dukungan anggaran dari negara-negara donor melalui World Bank atau Bank Dunia.
Kaltim sendiri menjadi provinsi pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik yang berhasil melaksanakan program penurunan emisi karbon melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF).
Di Indonesia, kompensasi dana karbon dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan. Besaran dana kompensasi yang dihasilkan dari hutan Kaltim adalah sebesar USD 110 juta dan sudah terbayarkan sebesar USD 20,9 juta.
Hari berikutnya, Gubernur Isran Noor dan rombongan dari Indonesia berkunjung ke Kantor Gubernur Mato Grosso. Mereka mendapat sambutan hangat dengan korsik dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya dilakukan pertemuan tiga gubernur. Yakni Gubernur Provinsi Kaltim H Isran Noor (Indonesia), Gubernur Provinsi Le Mai Ndombe Mr Ignace Monza Bonda Minister (Congo) dan Gubernur Negara Bagian Provinsi Mato Grosso Mr Mauro Mendes (Brasil).
Gubernur Isran Noor memaparkan keberhasilan Provinsi Kaltim dalam upaya menurunkan emisi karbon sehingga mendapatkan insentif berupa kompensasi pembayaran penurunan emisi karbon sebesar USD 110 juta dari Bank Dunia.
Gubernur Isran Noor menegaskan komitmen Kaltim untuk terus menjaga hutan dengan konsep pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan.
“Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh stakeholder, termasuk para private sector dan rakyat Kalimantan Timur memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya membangun sebuah ekosistem berkelanjutan,” tegas Gubernur Isran Noor.
Komitmen ini sudah dibangun sejak tahun 2010 lalu dalam program Kaltim Green atau Kaltim Hijau. Hingga saat ini, Pemprov Kaltim terus memberikan dukungan berupa fasilitasi kebijakan dan regulasi agar masyarakat bisa berpartisipasi membangun ekosistem berkelanjutan dengan tetap menjamin lingkungan terjaga dengan baik.
Hasilnya, pada 2022 lalu Indonesia sudah menerima down payment kompensasi pembiayaan atas penurunan emisi karbon World Bank sebesar USD 20,9 juta dari total USD 110 juta. Kaltim sendiri menerima kucuran Rp69,15 miliar.
“Kami tahu, kami percaya bahwa Provinsi Mato Grosso jauh lebih bagus dalam pengelolaan sistem dan ekosistem hutan dan dana karbon ini,” puji Gubernur.
Gubernur Isran Noor juga mengatakan Kaltim bisa belajar banyak dari Provinsi Mato Grosso dalam hal upaya penurunan deforestasi dan degradasi hutan, pencegahan kebakaran hutan serta kemajuan dalam sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata, termasuk regulasi yang dibuat untuk mendukung program ekonomi hijau berkelanjutan ini.
Sebuah komitmen untuk bersama menjaga bumi dari dampak perubahan iklim yang kian ekstrem. Negara-negara di dunia pun sudah berkomitmen untuk membantu pembiayaan dalam berbagai program penurunan emisi secara global.
Gubernur Isran Noor juga mengunjungi Kantor SEMA (Dinas Lingkungan Hidup) Provinsi Mato Grosso, masih di Kota Cuiaba, Brasil.
Gubernur hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sharing Program Penurunan Emisi REDD+ Antarprovinsi di Kantor SEMA.
Provinsi Mato Grosso memiliki lembaga PCI yang dibentuk Pemerintah Provinsi Mato Grosso dan dipresentasikan pada saat COP 21 tahun 2015 di Paris, Perancis.
“Lembaga ini telah mendapatkan banyak investasi dari negara donor yang dimanfaatkan untuk memerangi deforestasi dan pencegahan kebakaran hutan di Mato Grosso dengan melibatkan semua stakeholder,” puji Gubernur Isran Noor, Kamis (4/5/2023).
Presentasi dilanjutkan dari private sector (swasta) di Provinsi Mato Grosso antara lain, Lembaga IMEA, yakni perusahaan bergerak di bidang agronomi. Kemudian AMAGGI, perusahaan penghasil kedelai terkemuka di Brazil dan APPROSOJA, perusahaan penghasil kedelai. Ada juga IMAC, Asosiasi Penghasil Daging setempat.
Secara umum mereka menyampaikan bagaimana peran sektor swasta dalam berkontribusi menurunkan emisi melalui kegiatan produksi rendah emisi serta sertifikasi produk yang dihasilkan dari proses rendah emisi serta kerja sama dalam berbagi peran dengan pemerintah provinsi.
“Kita harus banyak belajar dan belajar banyak dari mereka,” pesan Gubernur.
“Sabtu kita akan ke Hutan Amazon. Kita akan lihat langsung kondisi hutan hujan tropis terluas di dunia itu. Kita akan belajar lagi di sana,” ucap Gubernur.
Kunjungan ke areal hutan tropis dengan luas sekitar 6 juta km2 itu, sekaligus akan melihat bagaimana Pemerintah Kota Alta Floresta, Pemerintah Provinsi Mato Grosso dan lembaga nonpemerintah (swasta dan civil society), terkhusus masyarakat lokal bersinergi dalam menjaga kelestarian Hutan Amazon, hingga dapat memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat. (adv/diskominfokaltim)
