Kaltim.nalarnews.id, Samarinda – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kaltim, tengah menghadapi kesulitan pemenuhan kebutuhan pokok. Hal ini terjadi akibat kemarau, yang mempersulit akses kebutuhan pokok di salah satu kabupaten di Tanah Benua Etam, nama lain Kaltim ini.
Alhasil, kondisi ini menyebabkan harga barang pokok di wilayah terebut dijual dengan harga yang melambung tinggi, hingga lima kali lipat dari harga normal. Misalnya saja beras dengan ukurang 25 kilogram dijual dengan harga mencapai Rp1,2 juta. Sementara, gas elpiji 3 kilogram dijual dengan harga Rp400 ribu.
Kondisi inipun mendapat kritik tajam dari Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi. Meski Pemprov Kaltim sudah mengirimkan bantuan untuk Mahulu, Purwadi menyayangkan, sikap pemerintah yang baru bergerak setelah kejadian ini viral di media sosial.
“Solusi yang dilakukan pemerintah sifatnya hanya seperti memadamkan api. Kerjanya seperti pemadam kebakaran, baru bergerak setelah ada kejadian,” tuturnya.
Ia menilai, pemerintah seharusnya paham bagaimana kondisi geografis wilayahnya. Seperti Mahulu, yang memang termasuk dalam wilayah ekstrem.
Ketika musim hujan, Mahulu bisa terendam banjir hingga empat meter, melumpuhkan aktivitas ekonomi. Sementara saat kemarau, kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga menjadi siklus tahunan yang selalu berulang.
“Harus ada strategi jangka panjang. Kalau setiap tahun hanya dikirimi sembako, itu bukan solusi,” ujarnya.
Menurutnya, pembuatan jalur darat menjadi salah satu upaya jangka panjang. Sehingga, ketika cuaca ekstrem terjadi yang melumpuhkan jalur sungai, yang merupakan salah satu akses utama untuk Mahulu. Warga memiliki jalur alternatif lain.
Namun, hingga kini jalan darat ke Mahulu belum juga rampung. Pemerintah pusat dan daerah justru saling lempar tanggung jawab terkait status jalan tersebut. Purwadi menyebut, ini sebagai bentuk pembiaran yang terus berulang tanpa ada solusi konkret.
“Anggaran ratusan miliar sudah digelontorkan, tapi hasilnya belum terasa. Harus ada alokasi khusus dan komitmen kuat untuk menyelesaikan akses jalan ke Mahulu. Masa kepala dinas sudah 20 tahun, status jalan saja tak selesai?,” ujarnya. (*)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi02
