Nalarnews.id, Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor terus menyosialisasikan banyaknya masyarakat yang setuju setuju pemindahan IKN (Ibu Kota Negara) ke Kaltim di berbagai kesempatan.
Kali ini, orang nomor satu di Kaltim ini kembali menegaskan hal itu saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat (PP) Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) masa khidmat 2022-2027 di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/6/2022).
Sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PP HPN Tahun 2022. Persoalan ini Isran sampaikan terus menerus sebab masih banyak masyarakat yang kontra akan permasalahan itu.
Sehingga, ia mengingatkan, meskipun seorang tokoh nasional menyampaikan kepadanya ada 25 ribu orang menolak IKN pindah.
Namun, menurut data yang ia pegang, masih ada 277 juta lebih warga bangsa ini yang setuju dan mendukung pemindahan ibu kota negara, atau sekarang Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya jawab itu ukurannya. Jadi kalau ada yang menolak 25 ribu, tapi masih ada yang jumlahnya lebih besar menerima bahkan mendukungnya,” tegas Isran yang juga Akhwan PBNU RI ini.
Orang nomor satu di Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim inipun menjelaskan, urusan pemindahan ibu kota negara itu, bukan urusan ecek-ecek, tapi sebuah big legacy seorang kepala negara. Yang mana, sudah tiga pemimpin besar (presiden) bangsa ini, menginginkan pemindahkan IKN, namun tidak terwujud.
“Dan bisa terwujud di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini kan luar biasa,” ujarnya.
Menurut dia, pujian dan acungan jempol serta dukung penuh patut diberikan kepada Presiden Jokowi. “Bukan karena Kaltim yang dipilih, terus saya membangga-banggakan Bapak Jokowi,” sambungnya.
Namun, lebih kepada dampak dari sebuah legacy besar seorang kepala negara yang akan membangkitkan peradaban dan sentra-sentra baru ekonomi bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di dunia.
Apalagi, pemindahan Ibu Kota RI sudah memiliki Undang-Undang. Artinya, Presiden Jokowi telah mewujudkan cita-cita tiga pemimpin bangsa ini.
Kepentingan Seluruh Prrovinsi
Selain itu, pemindahan IKN bukan semata kepentingan Kalimantan Timur. Namun, seluruh provinsi di Republik Indonesia. Keberadaannya pun bukan saja milik bangsa Indonesia, tetapi bangsa-bangsa di dunia.
“Itulah esensi perpindahan dan keberadaan IKN di Kaltim,” ungkapnya, langsung mendapat applaus peserta dan undangan Mukernas terdiri tokoh nasional, alim ulama dan habaib.
Tidak kalah pentingnya, beber mantan Bupati Kutai Timur ini, bahwa IKN akan dibangun dalam sebuah sistem yang modern, sustainable (berkelanjutan), green, smart dan berwawasan lingkungan.
“Pastinya untuk kepentingan dan kebaikan bangsa serta seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnaya. (*/yans/sul/adv/diskominfokaltim)
