Nalarnews.id, Balikpapan – Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2022 di Kota Balikpapan berlangsung meriah, Sabtu (17/12/2022). Menghadirkan wali kota dari seluruh Indonesia.
Agenda tahunan inipun tidak hanya menjadi ajang promosi untuk Kota Balikpapan sebagai tuan rumah. Namun, juga menjadi ajang dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Yang hingga saat ini berlangsung di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Mendagri Togar Simangunsong, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Ketua Umum Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud serta para Wali Kota anggota Apeksi dari berbagai kota di Indonesia.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud dalam sambutannya mengaku sangat bangga dan berterimakasih telah ditunjuk sebagai tuan rumah Apeksi Outlook 2022. “Sengaja kami buat acara di atas kapal biar berbeda. Bapak ibu semua bisa melihat keindahan Balikpapan dari sisi teluk sebagai penyangga IKN,” terang Wali Kota Rahmad.
Sementara itu, Bima Arya dalam pidato akhir tahunnnya menegaskan, bahwa seluruh wali kota seluruh Indonesia siap untuk menjemput pusat peradaban baru nusantara di Kalimantan Timur.
“Seluruh Wali Kota insyaallah mendukung IKN dengan catatan, pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan Wali Kota (di Kaltim) harus dapat berkahnya juga,” ungkap Bima Arya.
Selain itu, ia juga meminta tak hanya wali kota, tapi juga warga maupun komunitas anak-anak muda turut dilibatkan dalam pembangunan IKN. Sebab, nantinya anak-anak muda yang akan memegang amanah untuk mengendalikan negara.
Bima Ingatkan Banyak Program Prioritas yang Harus APEKSI Perjuangkan
Bima memaparkan, terbangunnya IKN turut menjadi simbol kota modern berkelanjutan yang menginspirasi 98 kota di seluruh Indonesia. “IKN juga harus mau dan mampu untuk belajar dari tanda kutip, kegagalan Jakarta dan sekitarnya dalam membangun mega city yang terintegrasi dan ramah lingkungan,” ulas Bima.
Tentunya, tidak hanya IKN yang menjadi fokus Apeksi. Sebagai bagian dari pemerintah pusat, pemerintah kota juga wajib mengawal kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Jika berkaca ke belakang ada banyak catatan. Kita tentu siap mengawal program prioritas pemerintah. Pertama, terkait persoalan honorer yang harus selesai. Lalu banyak persoalan lainnya yang harus kita kawal,” imbuhnya.
Tentu, lanjut Bima, pemerintah pusat enggan menutup mata terhadap berbagai catatan yang ada di lapangan. Ia pun mengajak para anggota Apeksi menyuarakan kepada pemerintah pusat. Mengingat sudah memasuki tahun politik, agar tetap konsisten dan membumikan gagasan presiden dalam aturan-aturan teknis.
Bima berharap seluruh pihak di pusat tetap mendukung dan konsentrasi agar tak berdampak ke daerah. “Ini karena kami mengemban amanat rakyat. Warga tentu mengharapkan agar yang terbaik bagi mereka bisa dipenuhi kita semua,” tandasnya. (*/dei/red02)
