Keberadaan lembaga sertifikasi profesi atau LSP dirasakan cukup penting. Karena LSP menjadi bukti tambahan bagi pelajar SMK dalam menyongsong dunia kerja. Apalagi Kaltim sedang menyambut IKN Nusantara.
Nalarnews.id, Samarinda – Penambahan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Kaltim dalam kategori urgen atau mendesak. Sebab, ternyata Kaltim hanya memiliki 12 LSP. Sementara, jumlah SMK di Kaltim berjumlah 221 sekolah.
Jumlah tersebut di nilai sangat tidak seimbang dengan tingkat lulusan SMK setiap tahunnya. Pasalnya, idealnya jumlah LSP harus setara atau sama dengan jumlah SMK. Minimal mendekati jumlah SMK di Kaltim.
Tidak hanya itu, tenaga assesor di LSP sudah banyak berkurang. Yang awalnya sekira 219 orang, kini hanya tersisa 64 orang. Sebab sertifikasinya telah kedaluwarsa ,karena tidak di perbaharui.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Anwar Sanusi, melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian SMK, Taufiqur Rohman mengungkapkan. Kondisi ini sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Terutama, semenjak kewenangan SMA/SMK/SLB di pindahkan ke Pemprov Kaltim sejak 2017 lalu.
Namun persoalan tersebut baru pihaknya ketahui belum lama ini. Sebab, selama ini tidak ada laporan berkaitan permasalahan itu. Sementara untuk langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemprov Kaltim memiliki keterbatasan anggaran.
“Oleh karena itu, kemarin kami hearing bersama DPRD Kaltim. Agar ada penambahan anggaran untuk penambahan LSP. Minimal, mengembalikan sertifikasi pengajar yang kedaluwarsa,” ungkapnya, Rabu (6/3/2022).
Kaltim Sambut IKN Nusantara: Menambah Lembaga Sertifikasi Profesi Mendesak
Sebab, pihaknya juga menyadari pentingnya pemenuhan LSP untuk menambah sertifikasi pelajar lulusan SMK di Kaltim. Terlebih, kini Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Karena kalau anak-anak lulusan SMK di Jawa, pas lulus mereka akan pegang 2 ijazah. Satu ijazah kelulusan dan satunya lagi ijazah sertifikasi. Jadi, ijazah sertifikasi ini yang menjadi penentuan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja anak SMK. Kan kasihan selama ini anak-anak tidak memiliki ijazah sertifikasi,” jelasnya.
Untuk itu, ia pun berharap, akan ada penambahan anggaran di 2022 ini agar pihaknya dapat melakukan penambahan SLP di Kaltim. “Untuk sementara, jalan keluar permasalahan ini masih kami bicarakan,” katanya.
“Keinginannya kami memang menambah LSP. Namun, kan ada keterbatasan anggaran. Karena kini tanggung jawab Disdikbud juga bertambah, sementara anggarannya masih tetap,” ujar dia menambahkan. (*/dns/red2)
