Proyek pembangunan IKN Nusantara di harapkan mendapatkan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah pusat atau lewat investor. Jika harus di bebankan lagi ke daerah, maka itu akan cukup sulit untuk mewujudkannya.
Nalarnews.id, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi angkat suara berkaitan pernyataan pemerintah pusat terkait skema patungan dalam pembangunan ibu kota negara (IKN). Sebab, menyebabkan pro dan kontra di antara masyarakat Kaltim.
Berkaitan dengan ini, Hadi Mulyadi mengharapkan pembangunan IKN di Kaltim tetap berjalan seperti skema awal. Pemerintah pusat membiayai pembangunannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan investor.
Serta, tidak membebankan biaya pembangunannya kepada masyarakat. Meski dalam skema patungan untuk membangun negara.
“Oleh karena itu, mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang di maksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi, usai menghadiri acara pelantikan pengurus DWP Gekrafs Kaltim, belum lama ini. Sebagaimana mengutip dari laman resmi Pemprov Kaltim.
Hadi Mulyadi menambahkan, mungkin yang di maksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu. Dalam hal ini tentu para pengusaha.
Mengingat, banyak perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Baik dari pertambangan, maupun pengusaha kelapa sawit. Serta pengusaha di berbagai bidang lainnya.
Pembangunan IKN Nusantara Butuh Dukungan Masyarakat
Hal tersebut di sampaikan orang nomor dua di Kaltim ini, sebab belakangan masyarakat ramai memperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat (crowdfunding) seperti di sampaikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. IKN Nusantara membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Di katakan, crowdfunding atau yang lebih di kenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat di gunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN di nilai membutuhkan langkah jangka panjang.
“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang di maksud adalah untuk pengusaha, bukan masyarakat,” kata dia. (*/dns/red2)
