Nalarnews.id, Samarinda – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Daerah Tahun 2023 Se-Indonesia secara daring dan sosialisasi UU Kesehatan. Pemprov Kaltim dipimpin Wagub H Hadi Mulyadi didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr H Jaya Mualimin dan Karo Perekonomian Iwan Darmawan serta Tim Inflasi Daerah Provinsi Kaltim di Ruang Rapat Wagub, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 17 April 2023.
Mendagri Tito berpesan agar seluruh pemerintah daerah untuk menginstruksikan seluruh pejabat eselon menyampaikan zakatnya, baik zakat fitrah, maupun zakat profesi yang diterima setiap bulannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Poin terakhir ini yang perlu dicatat dan dipertegas oleh Mendagri Tito Karnavian. Agar pejabat di daerah, terutama pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim untuk menyampaikan atau membayar zakat profesi mereka terima setiap bulan kepada Baznas, yakni dengan dipotong 2,5 persen dari profesi yang mereka terima,” pesan Hadi Mulyadi.
Menurut Hadi, hal itu ditekankan kepada pejabat eselon di lingkungan Pemprov Kaltim, karena penghasilan dari profesi yang diamanahkan kepada mereka lebih dari nilai nisab bulanan. Apalagi, dengan membayar zakat profesi tersebut dapat membersihkan harta mereka.
Bahkan, dengan menyalurkan ke Baznas, tentu apa yang dibayarkan dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui, sambung mantan Senator Senayan dan DPRD Kaltim ini, dari total potensi yang ada di Indonesia, zakat yang terkumpul pada 2021 baru sebesar Rp17 triliun pengumpulan ini masih belum optimal.
Kemudian, pada 2022 zakat infak sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lain (DSKL) membidik pengumpulan zakat bisa menembus Rp26 triliun. Untuk mencapai angka itu, perlu dorongan dari berbagai pihak, tak terkecuali seluruh pejabat eselon di lingkup Pemprov Kaltim.
Bila target terpenuhi diperkirakan ada 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat. Di sisi lain pemberian bantuan Baznas akan diakukan secara tepat sasaran kepada masyarakat dengan tiga segmen, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Semoga ini bisa dilaksanakan seluruh pejabat eselon di Pemprov Kaltim,” pesannya.
Selain itu, sambung Hadi, dalam rakor tersebut diketahui ketersediaan pangan atau kebutuhan sembako di Kaltim aman, terutama selama Ramadan hingga lebaran. Termasuk, kepada OPD terkait untuk terus monitor perkembangan harga di pasaran, khususnya kebutuhan pokok masyarakat di daerah yang dinilai kekurangan kebutuhan sembako.
Mulai dari distribusi sembako hingga pengamanannya. Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya melakukan penekanan agar semua pihak dapat mendukung distribusi tersebut. Mulai, kebutuhan, beras, minyak goreng dan cabai.
“Tentu permintaan masyarakat akan naik, harga pun diyakini akan naik. Maka, kebutuhan stok harus dipersiapkan. Saya minta semua pihak dapat mengondisikan ini,” jelasnya.
Diketahui untuk inflasi perbulan Maret 2023 secara nasional mencapai 4,97 persen. (Adv/diskominfokaltim)
