Keinginan Gubernur Kaltim Isran Noor agar pemerintah pusat adil dalam pembagian DBH SDA juga mendapatkan dukungan pemerintah provinsi lain. Misalnya saja, Gubernur Riau dukung Isran Noor agar sama-sama perjuangkan keadilan pembagian DBH tersebut.
Nalarnews.id, Bali – Keresahan Gubernur Kaltim Isran Noor agar pemerintah pusat memberikan porsi yang ideal dalam pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Tampaknya juga ikut dirasakan pemerintah provinsi lainnya.
Sebagai informasi, dalam banyak kesempatan. Isran Noor acap kali menyuarakan adanya asas keadilan dalam pembagian DBH SDA antara pusat dan daerah. Di mana, hampir 80 persen dari pendapatan SDA yang daerah miliki masuk ke pemerintah.
Menurut Isran Noor, DBH SDA yang harus kembali ke pemerintah daerah harus lebih besar. Paling tidak, antara pusat dan daerah, harus sama-sama bisa mendapatkan 50 persen dari total devisa negara yang daerah sumbangkan ke pusat.
Keinginan untuk mendapatkan keadilan juga disuarakan Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Usulan Dana Bagi Hasil (DBH) lainnya.
“Provinsi penghasil SDA ingin keadilan saja. Kita sebagai penghasil devisa negara tidak seimbang dengan infrastruktur yang parah itu. Masalah lingkungan, masalah kerusakan jalan yang nanggung kan daerah,” tegasnya soal pemerintah provinsi penghasil SDA mengharapkan keadilan.
Ia sangat mengharapkan, keadilan ini bisa terwujud melalui langkah kompak ini dengan mengusulkannya melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Karena gubernur punya janji untuk menyejahterakan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Darimana uangnya kalau tidak ada keadilan. Pajak ekspor dan cukai lampaui target,” katanya.
Dia menambahkan, “Menteri Keuangan datang ke Riau memberi penghargaan. Saya bilang tidak perlu penghargaan, yang penting DBH kita bertambah,” imbuh Gubernur Riau dukung Isran perjuangkan DBH SDA.
Syamsuar juga mengapresiasi Gubernur Kaltim yang dianggapnya kembali melakukan gebrakan luar biasa. “Dulunya juga inisiator bersama-sama kami saat menjadi ketua APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” ungkap Syamsuar. (tp/adv/diskominfokaltim/red2)
