Nalarnews.id, Samarinda – Pengesahan KUA-PPAS APBD murni 2022 Kaltim ditarget akhir November 2021. Belum adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif disebabkan masih terdapat beberapa hal-hal yang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan KUA-PPAS.
Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 masih terus bergulir. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov dan Badan anggaran (Banggar) DPRD Kaltim belum temui kata sepakat.
Wakil Ketua 1 DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan dari total belanja senilai Rp11,2 triliun dan pendapatan senilai Rp10,8 triliun, Samsun menyebut, ada selisih anggaran sekitar Rp600 miliar.
“Sehingga masih defisit anggaran. Itu yang masih harus kita sepakati dan cari solusinya defisit itu,” kata dia, belum lama ini.
Untuk itu, pihaknya pun berharap dapat secepatnya mencari solusi terlebih dahulu untuk meraih kesepakatan. Mengingat, setelah dilakukan kesepakatan dan pembahasan secara normal, masih ada penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2022.
Selanjutnya, akan dilakukan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD, jawaban Gubernur atas pandangan fraksi dan terakhir ditargetkan akhir bulan ini telah selesai untuk persetujuan Raperda APBD 2022.
“Jadi harapannya itu secepatnya. Target kita tetap di 26 November nanti,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim M Sa’duddin AK mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyesuaian terhadap berkas KUA-PPAS APBD murni 2022 yang telah diserahkan sejak 31 Agustus 2021 lalu. Dalam prosesnya, terdapat beberapa perubahan yang berdampak kepada pembahasan pendapatan dan belanja daerah.
“PAD (pendapatan asli daerah) kita naik, di sisi lain pendapatan transfernya yang malah turun. Karena sebelumnya cuma perkiraan. Ternyata selama pembahasan Peraturan Menteri Keuangan keluar. Otomatis kalau pendapatannya berubah belanja juga berubah,” terangnya.
Dari perkiraan belanja dan pendapatan tersebut, Sa’duddin menyebut, ada selisih anggaran sekitar Rp600 miliar. Ia pun memperkirakan akan ada SiLPA di akhir tahun.
“Selanjutnya mungkin ada pembahasan lagi baru kemudian kesepakatan rancangan KUA-PPAS untuk disetujui atau tidak. Kami sudah sepakat, 18 November ini kesepakatan dan disetujui paling lambat akhir November 2021. Insyaallah bisa,” pungkasnya. (n1/r1)
