Nalarnews.id, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022).
Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 33/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Maret 2022.
Adapun anggota KPU masa jabatan 2022-2027 yang dilantik oleh Presiden Jokowi adalah yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.
Sedangkan anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 yang dilantik yaitu Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.
Jokowi mendorong para anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja dilantik segera tancap gas. Untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja. Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Jokowi menyebut tahun 2024 merupakan kali pertama penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), dan pilkada digelar serentak. Oleh karena itu dia menekankan agar tahapan pemilu yang dimulai 14 Juni mendatang dipersiapkan secara detail dan matang.
“Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022. Ini penting dilakukan, karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan pileg, pilpres, dan pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga,” terangnya.
Pesan Jokowi untuk KPU-Bawaslu
Lebih lanjut Jokowi berpesan kepada KPU agar menekankan pendidikan politik pada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan gembira. “Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” sambungnya.
Presiden juga menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap KPU dan Bawaslu. Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD, serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu.
Sementara itu anggota KPU Hasyim Asy’ari menuturkan, pihaknya siap melakukan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dimulai pada 14 Juni mendatang. Dalam hal ini pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya.
“Semoga dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan,” sebutnya.
Hasyim pun meminta dukungan semua pihak agar pemilu dan pilkada di tahun 2024 nanti dapat dilaksanakan secara demokratis, transparan, akuntabel, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini pihaknya bakal membangun kerja sama, kolaborasi dalam rangka untuk menjalankan mandat, tugas, amanah sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024.
Bawaslu Siap Awasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja turut mengutarakan kesiapan melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Secara bersama-sama Bawaslu bakal melakukan seluruh proses pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dia pun berharap peraturan KPU bisa segera disahkan.
“Kami setelah itu akan menyusun peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi seluruh proses tahapan yang akan dilakukan,” jelasnya.
Pun demikian, Rahmat menyatakan pihaknya segera mempelajari dan melakukan evaluasi seluruh tahapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Mulai di periode 2012-2017 dan melakukan perbaikan. Yaitu bakal menyerap seluruh proses-proses yang telah dilakukan untuk kemudian bersama-sama melakukan rencana ke depan. Bagaimana standar tata laksana pengawasan pemilu dilakukan dan diperbaiki.
“Kami meminta dukungan dari pemerintah serta masyarakat Indonesia. Agar para anggota Bawaslu dapat mengemban amanah dalam menjalankan pengawasan pemilihan umum ini dengan baik,” tegasnya. (luk)
Sumber: Setkab RI
