Nalarnews.id, Balikpapan – Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mewakili Gubernur Kaltim resmi menutup rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK) ke-50 dan Bulan Bhakti Gotong Masyarakat (BBGRM) ke-19. Bertempat di Balikpapan Sport and Convention Center atau Dome Balikpapan, Rabu (3/8/2022).
Kegiatan penutupan tersebut dirangkai dengan pengumuman pemenang lomba PKK untuk memperingati HKG ke-50. Pemberian penghargaan kepada juara lomba BBGRM ke-19 dan pemukulang kentungan sebagai tanda pencanangan BBGRM ke-19 2022. Serta, penyerahan piala bergilir kepada pemenang lomba.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua 1 TP PKK Kaltim Erni Makmur, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Bupati Berau Sri Junarsih, Plt Bupati PPU Hamdam, Bupati Kutai Barat FX Yapan, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Serta, TP PKK dari 10 kabupaten/kota.
Menurut Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, TP PKK merupakan gerakan yang baik. Karena membantu pemerintah dalam menyukseskan program pemerintah.
Wagub Kaltim Minta Kelompok Rentan Stunting Diperhatikan Serius
Salah satunya, dengan menjadi ujung tombang dalam penurunan angka stunting di Kaltim, maupun Indonesia. Mengingat, saat ini angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Sementara, Kaltim berada di angka 22,8 persen.
“Meskipun angka stunting Kaltim masih di bawah nasional. Namun, Pak Presiden memerintahkan penurunan sesuai standar WHO. Oleh karena itu, kita memiliki waktu 2 tahun untuk menurunkan angka stunting dari 22,8 persen menjadi 14 persen,” terangnya saat ditemui awak media usai kegiatan penutupan HKG ke-50 dan BBGRM ke-19.
Ia menjelaskan, dalam menurunkan angka stunting ini, ibu-ibu memiliki peran yang sangat penting. Terutama ibu-ibu PKK dan posyandu. Untuk menyisir dan memberikan sosialisasi mengenai stunting dan pencegahannya.
Kepada 3 kelompok masyarakat yang rentan akan stunting, yaitu remaja menjelang menikah, ketika hamil dan menyusui. “Jadi 3 kelompok masyarakat ini harus mendapatkan perhatian serius. Baik melalui TP PKK atau Pemprov Kaltim melalui dinas kesehatan. Ini kewajiban kita untuk menurunkan angka stunting,” kata dia.
Mengenai anggaran penurunan stunting, orang nomor dua di Kaltim ini menegaskan, sudah tersedia di masing-masing kabupaten/kota.
“Di provinsi ada. Melalui dana desa ada. Di kabupaten/kota juga ada. Oleh karena itu, ibu-ibu dapat menjalankan penurunan stunting dengan lebih intensif,” kata dia. (*/adv/diskominfokaltim/dns/red2)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
